|
KOMPAS.com — Diunggulkan beberapa kalangan yang menganggapnya cocok menjadi deputi gubernur BI bidang pengawasan dan menggantikan Siti Fadjrijah tidak lantas membuat Halim besar kepala.
Direktur Direktorat Penelitian di BI ini hanya tersenyum ketika ditanya soal itu oleh wartawan di gedung BI, akhir pekan lalu. Bagaimana Halim bisa meyakinkan kalangan Dewan agar memilihnya? Seperti apa visi dan misi yang akan diemban kelak jika terpilih? Berikut wawancara Halim dengan wartawan di gedung BI beberapa waktu lalu:
Sejumlah pihak mengunggulkan Anda?
Ah, jadi dak enak. Nantilah kita lihat. (Tersenyum).
Bagaimana pandangan Anda soal perbankan nasional?
Intinya saya mengatakan kalau ada keinginan agar sektor keuangan itu benar-benar menjadi pendamping, dan tentu ada beberapa cara yang bisa dilakukan. Pertama, agar stabilitas sistem keuangan tetap terjamin, perlu koordinasi antara otoritas fiskal dengan BI dan dengan LPS (Lembaga Penjamin Simpanan). Kalau jadi terbentuk, OJK (Otoritas Jasa Keuangan) yah tentu saja dalam rangka menjaga stabilitas sistem keuangan.
Ini diharapkan mendorong efisiensi penataan struktur perbankan karena struktur perbankan kita belum optimal dalam menjalin ketersediaan....
Penataan struktur seperti apa?
Penataan struktur misalnya bisa melihat API (Arsitektur Perbankan Indonesia) kembali dan perlunya bicara dengan otoritas lain. Soal penguatan sistem perbankan, sistem pengawasan perbankan di Indonesia sudah berfungsi dengan baik. Tapi memang ada beberapa kasus dalam pengawasan bank yang secara individual perlu kekuatan.
Maka dari itu, nantinya sistem pengawasan di Indonesia forward looking, artinya ada kemampuan memprediksi kondisi keuangan, baik secara sistem maupun individual bank. Tapi ini tidak cukup. Harus ada peraturan yang membuat aturan jelas agar pengawas bank tidak ragu-ragu dalam melaksanakan tugasnya. Ini penting. Kalau tugasnya bagus, tapi tidak ada kewenangan kuat, tentu saja hasilnya kurang maksimal. Itu bisa diatur misalnya dalam OJK, JPSK, bisa juga dalam UU perbankan atau UU BI.
Ini semua belum lengkap kalau tidak ada sistem informasi yang bagus. Database informasi yang bagus. Bagaimana aliran informasi antara BI dan Bapepam-LK atau dengan LPS atau dengan OJK kalau ada atau pemerintah sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam konteks mengamankan sistem keuangan lebih luas.
Ini semua perlu database sehingga sistem pengawasan bisa meminimalkan risiko yang muncul dalam sistem keuangan.
Konkretnya seperti apa?
Misalnya kalau ingin mengatakan risiko kredit rendah, maka itu perlu database yang memungkinkan pengalaman bank-bank dalam pengelolaan sehari-hari bisa dilihat sehingga tidak muncul fraud. Ini perlu database lengkap.
Dimasukkan ke OJK?
Oh iya. Itu kalau ada OJK. Sekarang ya ada, tapi perlu penguatan fondasi hukum. Itu termasuk yang saya katakan bahwa penataan struktur perbankan agar lebih optimal dan efisien sehingga bisa menciptakan ruang bermain yang adil dan seimbang.
Jadi sekarang harus bagaimana?
Saya lebih berpikir dalam penataan struktur (perbankan) karena itu memiliki strata yang tidak begitu jelas. Bank ada yang besar sekali yang memiliki modal inti sampai Rp 30 triliun dan masih ada bank yang bermodal kecil Rp 100 miliar. Itu masih ada.
Kalau kita paksakan, maka ada sistem aturan yang sama sekali tidak adil. Bagi bank besar tidak masalah. Namun bagi bank kecil, ini memberatkan. Misalnya bagaimana bank bermodal kecil di bawah Rp 100 miliar yang ada harus menerapkan tata kelola perbankan yang baik, dan dia misalnya harus memiliki komite audit, remunerasi, dan sebagainya. Ini tentu saja bank seperti itu memberatkan karena dia hanya memiliki operasi yang sederhana. |
